Penyerangan ASN oleh KKB - Selamat Pagi Parlemen

[MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] kemudian juga disini korban atau keluarga korban kehilangan, tulang punggung keluarga dan juga masa depan anak yang terancam. Nah, ini kalau kita melihatnya ini ada berbagai dimensi yang bisa kita lihat dari terjadinya peristiwa ini ya, karena ini jelas-jelas sudah merugikan sesama warga negara Indonesia sendiri yang mana kedatangan mereka adalah untuk memberikan bantuan atau pun juga sembang sih buat sudah sedar kita yang ada di Papua. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kondisi mereka juga memang perubahan tuan dan juga apa namanya dorongan dari pusat ini diantaranya adalah masalah soal-masalah ke sehatan, kemudian juga pelayanan publik dan juga masalah-masalah kemanusian dan seterusnya. Tapi di sisi lain, memang kita juga tidak bisa menginkari bahwa masih banyak orang-orang atau pun juga kekuatan-kekuatan yang ada di Papua. Ini yang jusru malah menolak kehadiran sudah sedaranya yang ada di luar Papua. Seperti yang dipernasai juga lihat di salah satu video yang di publikasikan oleh mereka bahwa mereka punya asar yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut salah satu pimpinan di apa namanya garom-garom bersenjata itu mengatakan bahwa tanah Papua hanya untuk orang Papua, dia tidak mau orang di luar Papua itu bekerja di Papua karena itu sudah mereka mengenggapnya itu sudah mengambil hak dan juga kesempatan orang-orang Papua untuk bekerja. Jadi apa yang dia lakukan itu menurutnya adalah itu sebagai satu upaya untuk pembelahan diri dan juga mendajukan eksistensi mereka. Mereka tidak mau kedatangan orang-orang yang ada di luar Papua ini kan satu pandangan yang menurut kita ini, yang nggak bisa dibenarkan yang bunga. Karena biar bagaimana pun juga mereka ada dalam negara kesatuan republik Indonesia. Jadi ke orang lebih kita akan membahas masalah ini di kesempatan pagi ini dan buat temen-temen yang juga ingin berpartisipasi silakan kami juga undang-undang untuk berpartisipasi yang pakan seringnya di kosong 852-777-774-216. Jangan kemana-mana kita masih di selamat pagi para men, kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio Parlemen DPR Hari. Radio Parlemen. Wast pada kebakaran hutan dan lahan 2026. Ancaman yata menghantui Indonesia menyusul prediksi BMKG dan peringatan kementerian kehutanan. Bahwa musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal dan lebih panjang akibat mengaruh El Nino. Kondisi ini memiculonjakan titik panas atau hot spot yang tercatat meningkat rastis hingga 82,19% di bandingkan tahun lalu dengan propin syriau menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar tertinggi. DPRRI Melalui Komisi 4 menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai pemerintah harus bertindak estrawas pada karena dampak karhutlah tidak hanya merusak ekosistem. Tetapil langsung mengancam kesehatan, aktivitas ekonomi dan keselamatan rakyat di sekitar kewasan hutan. Menghadapi eskalasi ini, DPRRI mendesak pemerintah untuk segera menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas nasional. Komisi 4 meminta kementerian keuangan, segera mencairkan anggaran darurat guna memperkuat operasi pemadaman dan mitigasi di lapangan. Lebih tegas lagi, DPR mendorong pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan di kalimantan sebagai pencana nasional. Mengingat epicentrum kebakaran saat ini terpusat di sana dan berpotensi mengulangi teragi di kelam tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang melumpukan jutaan jiwa. Langkah luar biasa ini, di nilai klusial, agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, secara maksimal untuk melindungi masyarakat. Sebagai langkah panjang, DPR mendekankan bahwa pemadaman api saja tidak cukup diperlukan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, terhadap perusahaan, maupun oknu masyarakat yang terbukti melakukan pembakaran lahan, serta pengawasan ketak terhadap izin pemanfaatan hutan. DPR berharap pencana karhutlah, dapat detkan seminimal mungkin dan secara kelam tidak akan terulang kembali di tahun 2026. Terima kasih telah menonton video ini. Dislator praksi PD Perjuani tuh menyatkan Pembenahan kebijakan negara perlu menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik agraria. Terutama sinkronisasi antar kementerian dan lembaga. Agar putusan negara tidak justru menimbulkan konflik waru di masyarakat. Saya rapai koordinasi dengan kementerian dan kepala daerah. Wakil Ketua Komisi 2D Pereira AI bahpera banung. Benda orang pemerintah daerah ikut serta dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Untuk memaksimalkan program Ketahanan Panggan. Semua kepala daerah harus turut berpartisipasi kemudian melakukan percepatan-percepatan. Terutama misalnya penyediaan lahan-lahan yang dibutuhkan untuk kemudian investasi di berbagai sektor. Dan juga yang paling penting adalah kita memastikan juga terkaiso al-Ketahanan Panggan makadar itu lahan-lahan to LSDA, lahan sawa yang dilindungi tentu juga harus diperitaskan. Impermasin Selengkapnya selakan kunjung-ulaman TBR Palomain. Wakil Ketua Balik di Pereira AI Sturman Panjaitan melihat ada puluhan ribulubi ke susterkat konflik agraria yang tidak terselesaikan oleh pemerintah. Makap pentingnya rancangan unang-unang tentang penaturan reforma agraria untuk perkuat payuh hukum konflik pertanahan. Sturman berharap seluruh masukkan yang diperoleh Balik dari semua pihak. Dapat memberkuat substansi R.U.U hingga persolan agraria tidak lagi menjadi persolan yang tertunda dan terus berulang. Tervisi radio Palomain. Demikian warta Palomain. Produksi televisi dari radio Palomain bila pemerintah Palomain sejen di Pereira AI. Selamat pagi Palomain. Kita masih di selamat pagi Palomain dan kita ingin melihat bagaimana respon DPR menyekapi apa yang terjadi di Papua Kemarin. Dalam hal ini, DPR melakukan langkah-langkah concrete di antaranya adalah yang pertama desakan usut tuntas dan juga tegakan hukum tanpa kompromi. DPR meminta kapal ri bersama dengan TNI untuk segera membentuk tim penyelidik yang beranggotakan personal berkompeten termasuk yang memahami medan dan juga kondisi lokal kedua focus. Fokus penyelidikan tidak hanya pada pelaku dilapangan tetapi juga menelusuri jaringan di belakangnya. Siapa yang menyediakan senjata, siapa yang membia-yai siapa yang memberikan perintah dan apakah ada pihak yang melindungi mereka? DPR menegaskan tidak ada ampun, tidak ada tawar menawar dan juga tidak ada perlindungan. Siapa yang terlibat, termasuk meskipun, tokoh masyarakat atau pejabat jika terbukti terlibat harus dipertanggung jawabkan di depan hukum. Nah ini, desa kali ini nampaknya siarus kali ini ya, karena DPR juga mementuk tim kerjaga bungan dari komisi satu di bidang pertahanan dan juga keamanan, komisi tiga hukum dan ham. Dan juga komisi 5 infrastruktur termasuk komisi 8 sosial dan juga bencana. Tuga dari tim ini adalah memantau langsung proses penyelidikan, menerima laporan berkala dari aparat keamanan, meninjau lokasi kejadian, dan juga memastikan tidak ada penutupan atau pengaburan fakta. Tim juga akan menerbitkan laporan pengawasan yang di publikasikan secara terbuka agar masyarakat tidak bisa, atau masyarakat bisa memantau perkembangannya. Melihat apa yang sudah dilakukan DPR ini tergambar bahwa situasi di Papua seperti nya tidak seperti nya bisa di jaga oleh pemerintah pusat ya bunga, karena masih adanya kelompok-kelompok separati seperti ini yang mereka seakanakan bebas melakukan aktinya, bahkan hal itu dilakukan terhadap masyarakat yang masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Ini harusnya bagaimana ni bunga, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah republii Indonesia, karena kita tahu bahwa tentara dan juga polisi saat ini juga sudah banyak diterjulkan disana ya, tapi gangguan-gangguan seperti ini kerab-kali muncul ni bunga. Kita perlu mendengar atau perhatikan pendapat dari angkota DPR yang dari Dapil Papua, yang permenas-mandenas dari praksi Grintra. Mereka mendorong apa luasi, tata kelola dan otusu, tata kelola Papua. Sebagai legislator asal Papua yang menyoroti bahwa masalah Papua bukan hanya soal keamanan, melihat juga masalah distribusi ke sejah terahan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Perlu ada pendekatan dari aspek ekonomi dan sejataan. Yang menilai bahwa banyaknya kelompok pemuda Papua yang bergabung atau terpengaruh oleh gerakan bersenjata disebabkan keterbatasan lapangan perjalanan dan rasa kecewa terhadap elite lokal. Ya mendorong solusi, mendorong pemerint, solusinya dia memberikan solusi di antaranya, mendorong pemerintap pusat untuk tidak hanya menyerahkan urusan Papua kepada aparat keamanan. Tapi juga memperketat pengawasan dan efektivitas dan otus agar langsung menyasar kepada masyarakat. Maksud itu, sebenarnya lebih kepada untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pakasi hatan, persilitas pendidikan, lebih kesana, jadi mendorong agar pemerintap pusat mengawas itu para elite di Papua di dalam melaksanakan anggaran otus itu. Sebelumnya kalau kita lihat bahwa masalah separatisme ini bukan hanya terjadi di Papua, kita juga punya pengalaman separatisme ini juga terjadi di propil silain. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, apa yang terjadi di acah itu sudah 180 derajat, berbeda dengan apa yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Sudah ada kesepakatan pemerintap pusat dengan pemerintah lokal di acah sana untuk sama-sama membangun Indonesia dalam bentuk perjanjian Helsinki kalau saya nggak salah itu. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan juga terhadap Papua ya bunga, sebenarnya apa sih kendalanya ya? Kita sebenarnya kalau mau melihat kasus Papua kita harus menarik ke belakang gitu, sejarah integrasi Papua itu. Proces integrasi Papua yang dulu disebut irian barat di era orde baru disebut irian barat. Proces integrasi Papua kedalam NKRI memang memiliki sejarah panjang yang melibatkan jalur diplomasi, ada juga konferentasi militer hingga keterlibatan persikatan bangsa-bangsa PBB. Yang pertama ada hasil konferensi meja bundar KMB-1989. Indonesia merdika sebenarnya kan 75, 75, 75. Di konferensi meja bundar itu yang disepakati wilayah NKRI itu menjakup seluruh bekas jajahan hindiah Belanda termasuk Papua. Belanda hasil di KMB di Ddenhack pada tahun 1949 Belanda mengakui kedawalatan Indonesia namun 100 irian barat di Tundah. Jadi di Tundah tidak. Siapa Belanda belum mengakui? Lalu Belanda melanggar janji. Belanda menolak menyerahkan irian barat dan justru mencoba membina wilayah tersebut menjadi negara terpisah. Jadi ada upaya Belanda untuk memisahkan irian barat dengan seluruh Indonesia. Wadah tahun 1950-60 selama DKD itu memenintah Indonesia berlengkali mengupayakan jadur diplomasi. Belanda membawa isu ini kepada perum PBB. Namun, upaya ini mengalami jalan bunto. Makhirnya presiden kita saat itu presiden Sukarno mengambil langkah tegas dengan mengunggungkan akti trikora pada 19 december tahun 1991 di Jogja presiden Sukarno mengumandangkan trikora di trikomando rakiat yang untuk mengganggalkan pembentukan negara Papua buat Belanda. Jadi memang kalau lihat sejarahnya cukup pelik juga ya diapah namanya yang terjadi di Papua ini karena kalau kita baca sejarah lagi bahwa di Papua sendiri kan sudah terjadi apa PP-rayap? Ya, PP-rayap itu, akhirnya itu berdasarkan New York Agreement tahun 1962, maka dilakukan penantuan pendapat rakiat PP-rayap yang dilakukan 14 Juli hingga 2 Agustus tahun 1999. Nah dari situ lahir namanya Irian itu artinya ikut republik Indonesia anti-Nederlan. Yang disahkan oleh PPB pada 19 december tahun 1969. Sejak saat itu sudah lutan Indonesia atas vapu diakui secara sah, menurut hukum internasional. Tapi ada beberapa vaksi di Papua sendiri yang tidak mengakui itu. Mampai sekarang ini masih terus menggerogoti kedawalanan Papua. Ya itu lah dia bening-bening itu ya bening-bening KKB ya. Baik, kita nanti akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di sesuatu yang ketiga buat temen-temen yang ingin bergabung juga silakan di kosong 852. 177-4216, kita masih membicarakan terkait terakhir yang terjadi di Papua beberapa waktu yang lalu yang mengorbankan tenaga-tenaga ASN yang bertugasi sana. Jangan kemana-mana masih barangasi dunia dan Roni, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengarang, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah, DPRRI mendorong pemerintah mempercepat penanganan agar masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Wagil ketua DPRRI sehan Mustafa menekankan penanganan krisis air bersih membutuhkan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya di stribusi bantuan harus dilakukan cepat dan diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan. Siga mendorong pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang, tidak hanya mengandalkan penyaluran air saat kondisi darurat, pengawatan infrastruktur air, pengelolaan sumber daya air, serta kesiapan menghadapi musim kemarau perlu menjadi bagian dari penanganan. SDA, sumber daya air, bahkan juga dengan balai semua, semua stakeholder untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekringan. Dan tentu, DPR akan terus mendorong. Ini bagian dari Komitmen DPR. Pemerintah dan DPR, berserta sulur ujajaran. Pemerintah daerah baik propin sikabupaten kota. Untuk menangani pincana kekringan ini dan kekurangan air bersih buat masyarakat itu secara serius. Dembikian Parlament Update, saya E. Safatwa, kita kembali ke studio. [MUSIK] Ini radio Parlament. [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [MUSIK] [Clemen] Haduh, ampun, depudi mana mana? Padahal baru di helap, meja udah berdebul lagi. Ini hari ketiga ya, Aulah, Idung Perih, Matap Perih. Batuk-batuk gini terus. Haduh, anak-anak di rumah juga pada Batuk Batuk Kasian. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Kopi satu ya, bu, tapi yang paling saya butuhin sekarang ini masker. Bukan nakopi. Dari tadi jalan ke rumah kesini, Matap Perih kayak cabet. Ini dibuflukan ikh dari anak gunung kera atau i. Itu kan bu, saya baca di berita, abunya udah sampai Jakarta. Ya, bang, saya juga denger, tapi kok terkesan pemerintah nggak bergerak ya. Minimal ada pemerintahuan resmi gitu, soalnya debu udah dimana-mana nih. Informasinya masih simpang sih yaur. Masyarakat kayak kita ini bingung sendiri, anak-anak sekolah juga pada masuk. Padahal di luar debu beterebangan. Nah, nah, nah, itu dia. Saya sangat setuju, tubuh. Pemerintah tuh harusnya gerak-cepet. Ini kan bukan debu biasa ya, ini kan debuflukan nih. Saya denger parti kalah bisa masuk ke paruh paruh dan bikin sesak nappas. Yang ada sekarang, harga masker malah pada naik. Saya lewat apotik tadi, harga masker tentunya katanya naik sampai 10 kali lipat. Nah ini mah, dagang situasi namanya. Permisi, budi kem. Saya binta kopi, hangatnya ya. Oh, Bung Parle, selakan-selakan, selakan duduk Bung. Bung kayanya baru pulang dari rapat ya. Ada info terkali debufl kanik nggak Bung? Saya havatir nih. Iyapuh, betul. Tadi, saya habis rapat di kelurahan. Saya juga mendengar keluhan ibu dan juga palajit dari luar tadi. Ya, saya pahami betul kresahan ibu. Wah, kebetul ini ada Bung Parle. Bung kan tau nih, biasanya tentang beritah-beritah terkini. Saya mau tanya nih Bung. Emang pemerintah punya rencana apa sih buat ngatasin debuflukan ini? Soalnya kami dilapisan bawah nih ngerasa langsung ni Bung. Batuk-batuk, mata perri, masker-maha lagi. Oh, no! Tenang, pengajit, justru, saya rapat tadi membahas hal ini. Komisi sembilan DPRRI sudah meminta pemerintah. Kususnya kementerian kesehatan untuk aktif mengatasi sebaran apuful kanik ini. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan. Tapi persoalan kesehatan masyarakat lo. Terus apa yang harus kami lakukan, Bung? Sebagai ibu ibu, saya havatir sama anak-anak. Nah, Ipuniken tepat sekali. DPR sudah menghimbau masyarakat terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan masyitinggi. Gunakan masker, saat di luar dan kacamata pelindung, agar terhindar dari irritasi. Selain itu, kalau batuk atau mata perri terus-terusan, segera periksa kapus ke semas, ini langkah paling sederhana, tapi penting. Tapi kan kita orang Jakarta, Bung, kerja di luar, Macmotor, gimana? Saya kan gak mungkin dia menurut di rumah. Itu yang kami soroti, bang Ajit. Anggota DPR lain bahkan menyoroti nasi pekerjaharian, pengemudi ojek online, nelayan, dan juga pedagang kecil, yang tetap harus pekerja di luar. DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker-keratis di wilayah terdampak para, bahkan juga mendesak agar harga masker tidak dinaikan secara berlebihan. Pemerintah juga diminta menyapkan facilitas kesehatan, seperti rumah sakit, dan juga tenaga medis, untuk mengantisipasi, lanjakan penyakit pernapasan seperti ispa. Berarti pemerintah sudah diingatkan ya, Bung, terus DPR sendiri apa yang dilakukan. DPR terus mengawal Bung, bener itu, dengan cara mendesak pemerintah pusat dan daerah, pekerja sama secara terpadu, jangan sampai ada daerah yang siap, tapi daerah lain justru kekurangan. Kami juga meminta sosialisasi kencar, lewat media sosial, tentang bahaya abu full kanik, dan protokol kesehatannya harus diikuti, ini adalah tanggung jawab DPR, dalam mengawal kepentingan rakyat. La, gitu dong gue baru kerasanya ada ngurusin, tapi yang paling penting, masyarakat juga harus paham di carang lindung diri sendiri ya, betul sekali bang acit, itulah kenapa DPR, meminta pemerintah memberikan edukasi, yang sederhana dan cepat di pahami, kapan harus di rumah, kapan harus pake masker, dan kapan harus ke doktor, itu semua perlu disampaikan dengan jelas. Shukurlah kalau begitu Bung, saya lega ada DPR yang mengawal, semoga pemerintah cepat bergerak, saya akan sampai kan deh ke tetangga-tetangga biar pada pake masker dan nukurangi keluar rumah dulu. Itu langkah yang tepat bunikan, dan Bung, jangan lupa ya, kopinya ditunggu nih. Oh ya, ya, ya, ya Bung, sementara ya Bung. Nah, kalau gitu, saya pesan satu lagi deh Bung, kopinya ya, dan masker ya, karena doktornya penting. Debu vulcanik anak gunung kerakatau, bukan debu biasa, lindung diri dan keluarga, kurangi aktivitas di luar rumah, gunakan masker, dan segera periksa kefasilitas kasihatan, jika mengalami gangguan pernafasan atau irritasi mata, pemerintah dan DPR terus mengawal keselamatan rakyat tetap waspada tetap sehat. Suara rakyat. Tuntutan, perpanjangan masa jabatan kepale desa, kembali menjadi sorotan seiring tingginya intensitas pemerintahan di media. Wajana tersebut memunculkan perdebatan mengenai kebutuhan, memperpanjang masa jabatan kepale desa, serta dampak terhadap penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi di tingkat desa. Wakil ketua DPRRI sehan Mustafa mengatakan stabilitas pemerintahan desa penting untuk dipertimbangkan. Ya juga menyabut faktor efisyensi anggaran karena pelaksaran pilka des membutuhkan anggaran yang besar. Terlebih saat pemerintah sedang melakukan efisyensi. Nah, bagaimana tangga pandan harapan masyarakat terkait permasalan ini? Mari kita si maksura rakyat berikut ini. Ya, namanya Rian, terus saya tinggal di depok, kalau soal masa jabatan kepale desa diperpanjang, menurut saya sebenarnya selama keindarjanya emang bagus dan warga juga merasa banyak dibantu, terus harapannya buat DPRRI itu kerputusannya jangan lupa dengering suara rakyat. Kenalian, saya dari Bogor, menurut saya yang penting pun cuma diperpanjang atau unganya, tapi kepada desa nya bisa kerja dengan baik harapan saya ke DPRRI, semangkala kebegikanannya, menurut benar perpihak sama kebutuhan keluarga desa. Suara rakyat. Produksi televisi radio parallel men, bila pemberitaan parallel men, setgen DPRRI. Radio parallel men, Jakarta. Di informasi, karena tiga lur 2 dari arah barat, tiga lur 2 dari arah barat, segelurga barat. Kalo kretak, yang kesoloh itu jalur berapa ya? Kalo yang kesoloh itu jalur 2 apa? Pegitu, ya, ya, ya, ya, ya. Kalo yang kesurap ya, kesurap ya, itu jalur berapa? Kalo yang kesurap ya, itu jalur 1, tapi kretanya baru aja berangkat. Ketingga landung bapaknya, eh, tapi sebenernya bapak ini mau kemana sih? Eh, sebenernya saya nggak mau kemana-mana, nama. Saya itu maun dengerin kabar terperlu di DPR. Bak tau nggak ambah, tau nggak? Oh, apa, apa, bilang kayak dari tadi. Ayah kita sama-sama dengerin radio parallel men, ketika aja di VR parallel men. dpr.go.id/radio stream. Oh, begitu, ya, wah, nggak bilang sih dari tadi. Hai, jumpa lagi dengan aku, dengerin malinda di serba-serbih parlemen. Kali ini, kita akan mengenal salah satu hak penting yang dimiliki DPR. Yaitu hak-angket, hak-angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Malau yang ini, DPR dapat memanggil pejabat terkait meminta keterangan, serta mengumpulkan dahulu. dan faktal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif atau suatu permusalahan. Dalam baksanaannya, hak angkat tidak digunakan sebarangan. Meainkan harus mulai mekanisme dan persetujuan dalam rapat paripurna. Jadi, hak angkat menjadi salah satu yang seru main konstitucional DPR untuk memastikan setiap kebijakan negara berpijak pada hukum dan kepentingan masyarakat demikian sebar-sebar-sebar-sebar-ripar lemain barang-akonangan lemarin dan nanti kan sebar-sebar-sebar-ripar lemain barikutnya. Bye! Selamat pagi, Parleman! Oke, kita sekarang sudah terima beberapa WhatsApp yang masuk di kosong 852,777,774,216. Diantaranya ini ada dari Pak Bastian, bertanya apakah DPR juga akan menindak pihak-pihak yang di juga mendanai atau melindungi KKB, termasuk yang berada di luar Papua, bahkan di luar Negri. Ya, memang ini DPR menegaskan bahwa penulursuran itu tidak boleh berhenti pada pelakud dilapangan. Harus sampai ke akar-akarnya, siapa yang menuruh, siapa yang membiyai-ai, siapa yang menyerimkan senjata dan siapa yang melindungi mereka, ini termasuk jika ada jaringan di luar Papua atau bahkan di luar Negri. DPR akan meminta pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait dan juga negara sahabat untuk menalursuri aliran dana yang dan juga dukungan dari luar. Tidak ada yang boleh luput dari tanggung jawab hukum. Ini nampaknya juga sepertinya melua siabung Roni ya, bahwa ada kemungkinan bahwa gerakan-gerakan ini juga bisa dida naik dari luar. Karena kita juga sempat melihat pada saat negara-negara di pasifik, itu melakukan asal-asatu di antara mereka itu ada yang terang-teranggan mendukung gerakan dari organisasi KKB ini, negara-negara kecil itu, dan itu sepatu juga mengemuka beritanya di media-media mainstream nibung. Tapi perlu diluskan tadi dari pertanyaan Pak Bastian. Ya Pak Bastian, pertanyaannya apa tadi? Apakah DPR, apakah DPR akan menindak bihak-bihak itu tuh apakah DPR akan menindak? Oke, ini sebelumnya di luar Ronang DPR ya, perlu diluskan bahwa DPR itu bukan executor, pertanyaannya harusnya bukan apakah DPR mendorong atau. Nindak gitu ya, karena punsi DPR ikan tidak ke luar dari 3 punsi itu, lagi selasih pengawasan dan agaran. Exekusi dari pelaksanan itu ada di pemerintah, ya dalam hal ini tentu aparat keamanan tanipori itu. Nah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu diawasi oleh DPR, DPR punsi pengawasannya di sini, misalnya aparat keamanan kurang tegas atau lambat, nah, di situ DPR akan memperingati atau mendorong atau memberi masukkan dan lain-lain itu. Jadi dalam punsi pengawasan tentunya, nah misalnya dalam pelaksanan kerja-kerja pemerintah itu aparat keamanan butuh tambahan anggaran, kembali nanti pemerintah dan DPR akan membahasnya di situ, di situ lo punsi anggaran DPR. Jadi itu yang perlu diluruskan bahwa DPR bukan executor dalam hal ini. Ya, jadi kita bekerja sesuai dengan tuboksinya, ya begitu. Oke, itu tadi diluruskan ya, Pak Bastian, terima kasih sudah bergabung, berikutnya ini ada dari nasa. Bagaimana jaminan keamanan bagaimana ISD yang tetap berniat baik dan mau bertugas di Daerah Rawan? Apakah mereka akan dibiarkan sendirian atau mungkin negara akan memberikan perlindungan terhadap mereka? Ya idealnya sih, apa negara ya, Bung ya? Ya, mereka terlalu terlalu berbeda mereka ya. Nah, memang ini konsekuen sih, bungdonin, konsekuen sih dari adanya beberapa daerah autonomi baru di Pabua. Sebelumnya Pak Pua itu cuma ada satu provinsi aja ya? Dua lah ya, dua yang Papua dan Papua Barat, ya kan? Nah, saya sempat ikut meliput kegiatan komisi dua waktu itu, waktu itu, pembakaran itu. Pembentukan, tiga provinsi baru waktu itu, saya sempat mengunjungi bukota provinsi Papua di Jaipura. Ya juga di Papua Selatan, yang bukotannya meraukay. Nah, di Papua Selatan yang serang kita tahu ada proyek pembukaan lahan satu juta hektar untuk panggan itu, untuk ketahanan panggan yang digagas oleh panggan nasional ya? Ya, itu adanya di Papua Selatan. Nah, selain itu ada lagi provinsi Papua Tengah, ada juga provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daerah. Kalo Papua Tengah itu, bukotannya nabire. Kalo Papua Pegunungan, peristiwa penyerangan KKB ini masuk di wilayah Papua Pegunungan dengan ibu Kota Wamina. Oh, Wamina. Ya, kabupatan jaya-wijaya. Lalu, kalau Papua Barat Daerah ibu Kotannya seorang. Jadi, sekarang di Papua itu ada 6 provinsi ibu. Wow, banyak ya? Nah, dengan bertambahnya provinsi, tentu kan membutuhkan banyak ASN. Ya, pasti kan akan ada membukaan kantor-kantor baru untuk pelayanan masyarakat ya kan? Ada pasti ada dinas penidikan, dinaskel sehatan, rumah sakit, segala macam sektor. Sektor pelayanan publik pasti akan membutuhkan sumber daya baru ASN baru. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak ambil ASN dari lokal aja nih, bung, ternyata dari lokal aja. Situ sudah termasuk kan membutuhkan ASN itu juga dilakukan dengan mengutamakan ternyata naga, lokal, lokal. Itu kan jadi salah satu yang ada di otis Papua ya? Jadi, ini nggak bener ya, kelimp dari PHKKB yang mengatakan bahwa mereka tuh tidak mau menerima masyarakat luar Papua ya. Karena mereka menganggap bahwa apapun yang terjadi di Papua seperti lapangan pekerjaan dan seterusnya, itu adalah jata buat mereka tuh penduduk lokal ya. Nggak, juga ya, sebetulnya ya. Sekarang pemimpin, pemimpin tertinggi di Papua, kebernur, bupati, walaikota dan lainnya. Teras di daerah ya? Iya. Jadi tidak bener, kelimp mereka begitu, dan aparatur disana juga lebih banyak orang-orang, apapua ASN gitu. Oke, berikutnya adalah, ini terkait dengan janji-jjanji yang diberikan sebelumnya nih yang tidak pernah di tempati apakah janji-jjanji ini yang mengakibatkan terjadinya gesekan dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan separatis disana nih. - Janji apa tuh ya? - Iya, Janji-jjanji seperti itu tadi mungkin lapangan pekerjaan gitu kan, atau nomi daerah kalau otor- nomi daerah mau udah dikasih ya. - Iya itu nyatanya dengan bertambahnya provinsi baru ya kan, itu salah satu. Dan jangan salah dia penambahan provinsi baru di Papua itu juga akan bagian dari amanat oturs Papua itu. Oturs Papua pun yang pertama kan berdasarkan udang-udang dua satu tahun 2021 tentang otonomikosus bagi provinsi Papua itu sudah diperbarui dengan direpisi menjadi udang-udang nomor dua tahun 2021. Tapi oturs itu sebutunya kan 20 tahun oturs Papua itu yang 2021. Dia berakhir setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun dilakukan evoluasi ternyata perlu diperpanjang, maka lalu di direpisi udang-udangnya maka oturs Papua tetap berjalan. - Nanti diperpanjang sampe 2021. - Oke. - Kayaknya sudah, ini waktu sudah semakin menipis saya sih. Jadi memang apa yang sebetulnya dituntut oleh masyarakat Papua itu sudah diakomodasi oleh memberi tapusa tiabung ya. - Jumah mungkin sosialis hasinya atau mungkin penerapannya saja sehingga masih ada saja sekan yang terjadi. Coba kalau misalkan prekrutan pegawai itu ya orang-orang OPM itu diajak aja untuk masuk satu ini ya, kantor kali ya. Mereka buka nekerja malang aja. Ya, sebenernya seperti ini tadi disampaikan oleh Pak Yann Parminas. Jadi pemerintah itu lebih penakanan pada pengawasan pelaksanaan Anggaran, seperti Anggaran Otsus Papua ini. Ya, ya, ya, ya. Jadi jangan hanya di level elite saja gitu, harusnya kan. Apa Anggaran yang dikuchurkan dari pusat itu benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat gitu. Oke, jadi itu dia yang kita sampaikan di hari ini. Terima kasih buat temen-temen yang sudah bergabung dan juga sudah sharing-sharing di acara tanya jawab kita. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan TV R9 untuk mengikuti kegiatan Anggota Dewan, yang saat ini sedang melakukan persidangan kalau kita lihat tadi agedanya cukup banyak. Dan ini bisa diikuti juga dan juga bisa di dengarkan sekali harus ditonton. Iya, di mulai kanal YouTube dan media sosial kita lain-lain. Oke, sampai di sini dulu ke bersamaan kita terima kasih untuk temen-temen yang sudah bergabung. Jangan lupa selamat pagi parmen, hari risteap harinya dari hari senen sampai dengan hari jumat. Ayrnya saya Doni Pemid. Saya Roni Pemid. Kita akan ketemu lagi di selamat pagi parmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.